WORKSHOP PEMERINTAH DAERAH & UNIVERSITAS

Kamis - jumat (21-22/6) bertempat di Hotel Bidakara, Serang Banten diselenggarakan  Workshop Pemerintah Daerah dan Universitas dengan tema Peringatan Dini Tsunami dari BMKG Sebagai Dasar Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota untuk perintah Evakuasi. Diikuti oleh Pemerintah Daerah seluruh wilayah Indonesia yang sudah terpasang sirene, BNPB, LIPI, KOMINFO, KEMENDAGRI, TNI, POLRI, Universitas Syah Kuala, Universitas  Tirtayasa, Universitas Lampung dan Media Nasional, METRO TV.

Workshop ini merupakan kegiatan awal dalam koordinasi pemangku kepentingan terkait evakuasi  mandiri yang akan dilaksanakan September 2012, dilanjutkan pelatihan di tingkat aparat tahun 2013 dan pelatihan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tahun 2014.

Para pemangku kepentingan dan peneliti berdiskusi untuk lebih memahami arti pengaktifan sirene dan konsep evakuasi mandiri, diharapkan tercipta kesepakatan bersama antara  BNPB, BMKG, PEMDA , dan KEMENDAGRI mengenai pengaktifan sirene peringatan Tsunami dengan status AWAS dan SIAGA.

Sebelum acara dibuka secara resmi, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Ir. H. Muhadi, MSP dalam sambutannya mengatakan bahwa Provinsi Banten sangat mendukung dan berterimakasih karena telah dipilih sebagai proyek percontohan yang responsif terhadap bahaya Tsunami mengingat sebagian besar wilayah Banten dikelilingi oleh Pantai. 

Sebelum membuka secara resmi Deputi Bidang Geofisika Dr. P.J. Prih Harjadi membacakan sambutan Kepala BMKG, yang menjelaskan bahwa   saat ini produk InaTEWS milik BMKG sudah jauh lebih lengkap, hal ini terlihat dari informasi gempa dan Peringatan Dini Tsunami yang disampaikan kepada Institusi Interface  bisa dikeluarkan dalam waktu 5 menit. Selanjutnya Kepala BMKG berharap  kerjasama dan peran serta seluruh peserta workshop agar dapat menghasilkan rekomendasi - rekomendasi yang bisa dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia

Workshop ini bertujuan untuk membangun kesepahaman bersama dengan Pemerintah Daerah dalam pengurangan resiko bencana, terutama terkait peran BMKG, BNPB, Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Media dan masyarakat dalam merespons informasi Peringatan Dini Tsunami, aktivasi dan pengelolaan sirene, serta evakuasi mandiri masyarakat yang diharapkan dapat diterapkan pula pada daerah rawan bencanaTsunami di Indonesia, sehingga bisa mengurangi resiko korban jiwa maupun benda