Kamis, 12 Juli 2012

PETA POTENSI BANJIR UNTUK BULAN JULI s.d SEPTEMBER 2012 DI PROVINSI BANTEN


Bersama ini kami sampaikan Peta Potensi Daerah Rawan banjir di Provinsi Banten untuk bulan Juli s.d September 2012 yang diterbitkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (daftar terlampir) :

Juli 2012
Agustus 2012
 
 
September 2012
 atau bisa diunduh di :



Senin, 09 Juli 2012

Rapat Kerja Evaluasi Triwulan II dengan Mitra Kerja Komisi V DPRD Provinsi Banten Th. 2012

Jakarta, 5 juli 2012, dalam rangka evaluasi kinerja triwulan II, Komisi V DPRD Provinsi Banten mengadakan rapat Kerja dengan Dinas/Instansi yang menjadi mitra kerjanya bertempat di Hotel Grand Tropica, dalam kesempatan ini BPBD Provinsi Banten yang diwakili oleh Sekretarisnya Drs. Herry Suheri, M.Si, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi beberapa kasi dan staf menyampaikan realisasi anggaran BPBD Provinsi Banten sampai dengan Triwulan II ini. Pada kesempatan ini pula Sekretaris BPBD menyampaikan beberapa hambatan dalam realisasi anggaran tersebut.
Pada kesempatan ini pula Komisi V yang dipimpin oleh H. Media Warman, SH, SpN menyampaikan beberapa hal terkait beberapa program BPBD yang belum terealisasi agar segera ditindaklanjuti, Komisi V akan senantiasa melakukan pendampingan dan akan segera melakukan inisiasi Perda tentang Penanggulangan Bencana dan sebagai langkah awal diharapkan kajian akademis tentang penanggulangan bencana segera dilaksanakan.

Ketua komisi V DPRD Provinsi Banten, H. Media Warman, SH, SpN
 
Sekretaris BPBD Provinsi Banten, Drs, H. Herry Suheri, M.Si

 
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten
 Pegawai BPBD Provinsi Banten saat mengikuti rapat kerja

Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana


Provinsi banten yang merupakan bagian integral dari wilayah NKRI, selain memiliki berbagai keunggulan namun di pihak lain posisinya berada di wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana, dari 14 (empatbelas) jenis bencana yang ada, terdapat semuanya di provinsi banten. Sehingga memerlukan kesiapan dan kesiapsiagaan serta penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Potensi penyebab bencana di wilayah provinsi banten dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Menyadari kondisi alam yang demikian itu, kita perlu melakukan penanganan bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan secara bersama-sama antara aparatur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
Berdasarkan hal tersebut, BNPB melalui BPBD Provinsi Banten pada Penguatan Kelembagaan dan pemberdayaan Masyarakat, mengadakan kegiatan Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana kepada Aparatur, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Ormas, dan Masyarakat. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala pelaksana BPBD Provinsi Banten Drs. Suyadi Wiraatmadja. Pada kesempatan ini beliau menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita bersama, antara lain :
1.       Penanganan bencana tidak hanya menekankan pada saat tanggap darurat, melainkan pada keseluruhan manajemen resiko;
2.    Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud dari hak asasi rakyat, dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah;
3. Penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah, melainkan menjadi tanggungjawan seluruh masyarakat;
4.   Pemerintah daerah menyediakan ruang dan akses yang mudah agar semua pihak dapat memberikan masukan dan saran atas upaya pengurangan risiko bencana;
5. Agar pengurangan risiko bencana dapat dilaksanakan dengan baik, perlu mengidentifikasi, menjajagi dan memonitor risiko-risiko bencana serta meningkatkan peringatan dini.
Kegiatan yang telah dilaksanakan di Kab. Serang pada tanggal 26 Juni 2012 dan Kab. Tangerang pada tanggal 5 Juli 2012 tersebut rencananya kembali akan dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon.
Melalui kegiatan ini diharapkan adanya pemahaman, persamaan persepsi dan penambahan pengetahuan, serta berbagi pengalaman di lapangan dalam penanganan pengurangan risiko bencana sehingga penanggulangan bencana di Provinsi Banten bisa berjalan dengan efektif, efisien, terpadu, terarah dan menyeluruh.
Pengurangan Risiko Bencana di Kab. Serang:







Pengurangan Risiko Bencana di Kab. Tangerang









WORKSHOP PEMERINTAH DAERAH & UNIVERSITAS


Kamis - jumat (21-22/6) bertempat di Hotel Bidakara, Serang Banten diselenggarakan  Workshop Pemerintah Daerah dan Universitas dengan tema Peringatan Dini Tsunami dari BMKG Sebagai Dasar Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota untuk perintah Evakuasi. Diikuti oleh Pemerintah Daerah seluruh wilayah Indonesia yang sudah terpasang sirene, BNPB, LIPI, KOMINFO, KEMENDAGRI, TNI, POLRI, Universitas Syah Kuala, Universitas  Tirtayasa, Universitas Lampung dan Media Nasional, METRO TV.
Workshop ini merupakan kegiatan awal dalam koordinasi pemangku kepentingan terkait evakuasi  mandiri yang akan dilaksanakan September 2012, dilanjutkan pelatihan di tingkat aparat tahun 2013 dan pelatihan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tahun 2014.
Para pemangku kepentingan dan peneliti berdiskusi untuk lebih memahami arti pengaktifan sirene dan konsep evakuasi mandiri, diharapkan tercipta kesepakatan bersama antara  BNPB, BMKG, PEMDA , dan KEMENDAGRI mengenai pengaktifan sirene peringatan Tsunami dengan status AWAS dan SIAGA.
Sebelum acara dibuka secara resmi, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Ir. H. Muhadi, MSP dalam sambutannya mengatakan bahwa Provinsi Banten sangat mendukung dan berterimakasih karena telah dipilih sebagai proyek percontohan yang responsif terhadap bahaya Tsunami mengingat sebagian besar wilayah Banten dikelilingi oleh Pantai. 
Sebelum membuka secara resmi Deputi Bidang Geofisika Dr. P.J. Prih Harjadi membacakan sambutan Kepala BMKG, yang menjelaskan bahwa   saat ini produk InaTEWS milik BMKG sudah jauh lebih lengkap, hal ini terlihat dari informasi gempa dan Peringatan Dini Tsunami yang disampaikan kepada Institusi Interface  bisa dikeluarkan dalam waktu 5 menit. Selanjutnya Kepala BMKG berharap  kerjasama dan peran serta seluruh peserta workshop agar dapat menghasilkan rekomendasi - rekomendasi yang bisa dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia
Workshop ini bertujuan untuk membangun kesepahaman bersama dengan Pemerintah Daerah dalam pengurangan resiko bencana, terutama terkait peran BMKG, BNPB, Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Media dan masyarakat dalam merespons informasi Peringatan Dini Tsunami, aktivasi dan pengelolaan sirene, serta evakuasi mandiri masyarakat yang diharapkan dapat diterapkan pula pada daerah rawan bencanaTsunami di Indonesia, sehingga bisa mengurangi resiko korban jiwa maupun benda