5th AMCDRR (Asian Ministrial Conference On Disaster Risk Reduction)

Deklarasi Yogyakarta untuk Pengurangan Risiko Bencana di Asia Pasifik 2012 menjadi hasil utama dari Konferensi Tingkat Menteri se-Asia untuk Pengurangan Risiko Bencana Ke-5 atau Fifth Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction – AMCDRR Ke-5 di Yogyakarta. Acara AMCDRR Ke-5 ini ditutup secara resmi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) DR. Syamsul Maarif, Msi., pada Kamis (25/10/2012) siang di gedung Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta. AMCDRR Ke-5 telah berlangsung selama empat hari dari tanggal 22 – 25 Oktober 2012 dan dengan dihadiri oleh 2600 peserta dari 72 negara, yang termasuk di dalamnya dua kepala negara dan 25 menteri.

Isu-isu penting yang dirangkum dalam Deklarasi Yogyakarta yang harus menjadi perhatian semua pihak meliputi, pertama mengintegrasikan pengurangan risiko bencana (PRB) dan adaptasi perubahan iklim (API) ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat lokal. Kedua dengan melakukan kajian risiko lokal dan penganggaran. Ketiga memperkuat tata kelola risiko lokal dan kemitraan.

Butir keempat adalah membangun ketangguhan komunitas lokal. Kelima bekerja dalam kerangka kerja PRB setelah 2015. Keenam mengurangi faktor-faktor yang menjadi akar risiko bencana. Butir ketujuh adalah mengimplementasikan isu lintas sektor dalam Kerangka Aksi Hyogo.

Hal yang menjadi pertimbangan utama dalam deklarasi tersebut adalah bahwa negara-negara di kawasan Asia Pasifik menyadari meningkatnya jumlah kejadian bencana dan perubahan iklim dalam dua tahun terakhir yang sangat signifikan.

Dalam konperensi pers setelah penutupan AMCDRR Ke-5, Perwakilan Khusus dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangasa-Bangsa (PBB) untuk Pengurangan Risiko Bencana sekaligus Kepala Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana, Margareta Wahlstrom mengatakan bahwa konferensi merupakan terobosan besar dalam pemastian dalam membangun ketahanan atas bencana dan pengurangan risikonya telah terpatri dalam agenda pembangunan pasca 2015. Dunia telah selalu berpatokan pada Asia sebagai pemimpin dalam pengelolaan bencana dan Deklarasi Yogyakarta menggariskan dengan jelas apa-apa saja pengharapan region ini untuk sebuh perjanjian internasional baru tentang pengurangan risiko bencana.

Margareta Wahlstrom mengakui bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dalam konferensi yang sudah berlangsung tersebut. Contohnya adalah belum tersedia data-data rinci untuk memperkuat argumen pemerintah yang mengklaim telah berhasil dalam upaya pengurangan risiko bencana, berapa angka kongkrit jumlah sekolah aman, rincian anggaran yang sudah dikeluarkan, berapa anak yang sudah terselamatkan, berapa banyak kaum perempuan yang terselamatkan serta berapa banyak tingkat penurunan korban bencana alam.

Menurut Margareta Wahlstrom Deklarasi Yogyakarta ini bersifat himbauan dan tidak ada sanksi langsung bagi negara yang tidak melaksanakannya karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi dirinya akan memastikan bahwa deklarasi yang sifatnya himbauan tersebut akan dilaksanakan oleh semua negara peserta konferensi. “Deklarasi ini lahir dari komitmen masing-masing negara, jadi bagaimana bisa komitmen yang dibuat sendiri, tidak dilaksanakan,” katanya.

Hasil-hasil dari AMCDRR Ke-5 ini akan dibahas dan dievaluasi pada pertemuan tingkat menteri selanjutnya yang akan berlangsung di Thailand pada tahun 2014. Selain itu, Deklarasi Yogyakarta ini juga akan dibawa dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction di Jenewa, Swiss pada bulan Mei 2013.

BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN

Data dan informasi merupakan jantung dari penanggulangan bencana sehingga pentingnya kesadaran akan pengkoordinasian dalam pengelolaan dara dan informasi kebencanaan demi terwujudnya data dan informasi yang akurat serta terintegrasi antara pusat dan daerah seiring perkembangan informasi dan komunikasi yang diperlukan pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Dari hal tersebutlah, BNPB mengadakan kegiatan Bimibingan Teknis Sistem Informasi Kebencanaan yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 9 Oktober 2012, bertempat di Hotel Millenium, Jakarta Pusat. Acara dibuka oleh Kepala Pusdatin dan Humas BNPB, Dr. Sutopo Purwo Nugroho, dan diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari staf pengelola data dan informasi kebencanaan BNPB dan BPBD dari 20 Provinsi di Indonesia.

Materi-materi yang disampaikan meliputi :

§    Standardisasi Data kebencanaan oleh Kabid Data Pusdatin dan Humas BNPB (Dr. Agus Wibowo, M.Sc). Pada materi ini dijelaskan standardisasi data sebagai panduan dan pedoman bagi seluruh pengelolaan data bencana di Indonesia, pentingnya keseragaman dalam format data bencana untuk seluruh BPBD Provinsi/Kab./Kota di seluruh Indonesia, alur data bencana, data pra bencana, data tanggap darurat dan data pasca bencana; 

 -  Sistem Informasi Kebencanaan oleh Kabid Informasi Pusdatin dan Humas BNPB (Ir. Neulis Zuliasri, M.Si). pada materi ini dijelaskan tentang Sistem informasi kebencanaan harus mampu menjadi sarana terigtegrasi mulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi sesuai kebutuhan tiap fase penanggulangan bencana, sehingga bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan dengan sesegera mungkin, akurat dan tepat sasaran;

-       Training IT Network. Materi ini menjelaskan tentang konsep dasar jaringan.

-           Pelatihan penggunaan Sistem Informasi Kebencanaan Terpadu.

Dari kegiatan ini dapat diambil beberapa hal sebagai berikut :

-           Penguatan teknologi informasi untuk penguatan BNPB dan BPBD merupakan hal yang esensial karena melalui kegiatan tersebut akan menghasilkan sumber daya informasi yang sangat berguna, terutama dalam  menyelesaikan tugas-tugas terencana dalam rangka pra bencana sekaligus kemampuan didalam mengelola informasi dalam mendukung kegiatan tanggap darurat maupun pemulihan;

-           Kesiapan personil BNPB dan BPBD dalam alih teknologi merupakan prioritas utama untuk keberlangsungan operasional sistem informasi yang telah ada, serta penambahan dan peningkatan peralatan yang sesuai adalah aspek yang perlu diperhatikan.

RENCANA KONTINJENSI DAN GELADI POSKO (TTX)

Provinsi Banten yang rawan terhadap bencana memerlukan upaya konkret dalam penanganannya sehingga korban jiwa maupun kerugian harta benda yang ditimbulkan akibat bencana dapat diminimalisir. Rencana Kontinjensi dan Geladi Posko merupakan salah satu upaya yang merupakan bagian dari kegiatan Pra bencana menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Berdasarkan itulah BNPB melalui BPBD Provinsi Banten mengadakan kegiatan Rencana Kontinjensi pada tanggal 1-2 Oktober 2012 di Hotel Mahadria dan Geladi Posko (TTX) yang dilaksanakan pada 8-12 Oktober 2012 bertempat di Hotel Kharisma Beach and Resort. Acara ini diikuti oleh BPBD Kab./Kota se-Provinsi Banten dan Dinas Instansi yang terkait penanggulangan Bencana di provinsi Banten serta Korem 062 Maulana Yusuf dan Polda Banten.

Perencanaan Kontinjensi (Contingency plan) adalah merupakan salah satu dari dari 9 (sembilan) kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap dalam tahapan kesiapsiagaan. Perencanaan kontinjensi (Renkon) adalah suatu proses perencanaan ke depan dalam keadaan yang tidak menentu dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Perencanaan Kontinjensi ini diperlukan sebagai langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana/kedaruratan, termasuk kesiapsiagaan masyarakat. Dengan peningkatan upaya kesiapsiagaan melalui penyusunan rencana kontinjensi, akan dapat mengurangi ketidak-pastian dampak bencana melalui pengembangan skenario dan asumsi-asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat.

Rencana kontinjensi merupakan dokumen hidup (living document) yang harus direview secara berkala oleh pengambil kebijakan. Dokumen tersebut pada prinsipnya adalah komitmen atau kesepakatan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha khususnya dalam penanganan darurat bencana yang diformalisasikan. Dalam hal bencana terjadi, maka Rencana Kontinjensi berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat atau Rencana Operasi (Operational Plan) setelah terlebih dahulu melalui kaji cepat (rapid assessment). Pada kegiatan ini rencana kontinjensi yang ditentukan adalah bencana banjir di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

WORKSHOP EVAKUASI MANDIRI DAN TABLE TOP EXERCISE (TTX)

Pentingnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap upaya-upaya untuk mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan akibat bencana menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah untuk menjadikan Indonesia tangguh terhadap bencana, sehubungan dengan hal tersebut jugalah BMKG yang memiliki tupoksi dalam menyebarluaskan informasi peringatan dini mengadakan Workshop Evakuasi Mandiri Dan Table top Exercise 2012, dengan Tema Evakuasi Mandiri Menuju Masyarakat Labuan yang Tanggap dan Tangguh Tsunami, Selasa (25/9) di Hotel Mutiara Carita, Pandeglang. Turut Hadir Wakil Bupati beserta Jajaran, Pejabat  Eselon I-IV di lingkungan BMKG, Kepala BPBD Prov. Banten, Drs Suyadi Wiraatmadja  dan 60 orang Peserta  workshop terdiri dari SKPD Provinsi Banten, SKPD Kabupaten Pandeglang, BNPB, LIPI, KOMINFO, KEMENDAGRI, unsur Kecamatan, Desa, Sekolah,  Media lokal dan masyarakat Labuan Pandeglang.

Dalam sambutan Kepala BMKG yang di bacakan oleh Deputi  Bidang Geofisika, DR. PJ. Priharjadi mengatakan Workshop ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah diselenggarakan 21-22 Juni 2012 di Serang, beberapa hal yang telah disepakati mengenai arahan perintah evakuasi, protokol sirene, pengembangan rantai peringatan dini tsunami, pengoperasian sistem komunikasi peringatan dini dan kedepan BMKG secara bertahap melakukan pengalihan asset sirine dan DVB kepada Pemda, kesepakatan ini dapat diperkuat kembali dalam workshop kali ini dengan menambah beberapa hal yang kiranya dianggap perlu.

Dalam sambutannya, beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BMKG , BPBD Prov. Banten dan Prov. Pandeglang, atas kerja keras dan kerjasamanya dalam membangun sistem peringatan dini Tsunami, di Kab. Pandeglang khususnya di Kecamatan Labuan. Sistem Peringatan dini Tsunami merupakan wujud kemajuan dan kesiapsiagaan dalam upaya mencegah atau mengurangi dampak dari bahaya gempabumi dan tsunami yang dapat timbul kapan dan dimana saja. Kepada semua pihak terkait saling bersinergi  bersama-sama memelihara dan merawat sebaik-baiknya seluruh fasilitas yang ada sehingga kedepannya akan lebih kokoh dan lebih baik untuk mengurangi dampak bencana,ujar Hj. Heryani, Wakil Bupati dalam sambutannya yang mewakili Bupati Pandeglang, dan sekaligus membuka workshop secara resmi .

Workshop ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pemahaman resiko tsunami di wilayah labuan, peningkatan pemahaman produk dan rantai peringatan dini tsunami serta rekomendasi penugasan stakeholder/institusi  untuk perintah evakuasi dan dalam rangka persiapan latihan evakuasi  mandiri tahun 2013.